semanarioangolense – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Ia menilai masalah yang dihadapi TKI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan kemanusiaan.
Dalam diskusi bertema “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Hasto menyoroti banyak pelanggaran yang masih terjadi.
Menurutnya, penempatan ilegal, perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, hingga gaji tidak sesuai kontrak masih sering menimpa pekerja migran. Kasus dokumen palsu dan penyiksaan majikan juga masih ditemukan di beberapa negara tujuan.
Hasto menekankan bahwa PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara. Karena itu, partai siap membantu pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk pekerja migran.
“Kami siap mengaktifkan kader PDIP di berbagai negara. Mereka dapat membentuk komite kerja atau task force untuk memantau dan melindungi buruh migran,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
Langkah ini penting mengingat jumlah pekerja migran Indonesia mencapai lebih dari empat juta orang pada 2025, menurut data BNP2TKI.
Dengan adanya satuan khusus, PDIP berharap perlindungan hukum dan diplomasi tenaga kerja dapat berjalan lebih cepat. Mekanisme pengaduan juga diharapkan lebih efisien dan mudah diakses oleh para pekerja di luar negeri.
Baca Juga: “Prabowo Lantik Duta Besar Baru, Andy Rachmiyanto ke Belgia“
Hasto Ingatkan PDIP pada Cita-Cita Keadilan Sosial untuk Pekerja Migran
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan kembali pentingnya cita-cita pendiri bangsa dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, negara harus hadir untuk menjamin kemanusiaan, keadilan sosial, dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara, termasuk pekerja migran.
Dalam acara yang digelar DPP PDIP melalui Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Hasto menekankan perlunya semangat ideologis dalam memperjuangkan hak pekerja. Ia menilai, perjuangan pekerja migran bukan hanya urusan teknis ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar republik.
“Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa republik ini dibangun atas cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial,” ujar Hasto. Ia menambahkan, demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara memperoleh penghidupan yang layak dan bermartabat.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting. Hadir Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana, serta Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat. Selain itu, Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends, juga turut berpartisipasi bersama perwakilan organisasi buruh.
Beberapa anggota DPR dari Fraksi PDIP seperti TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto, dan Edy Wuryanto turut hadir. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu juga tampak mendukung langkah partai dalam memperkuat perlindungan pekerja migran.
Melalui kegiatan ini, PDIP berharap dapat memperkuat peran negara dalam menegakkan keadilan sosial. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi kebijakan tenaga kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan di masa depan.
Baca Juga : “Mata Tiba-Tiba Menangis Sendiri? Ini Arti dan Penyebabnya”
Leave a Reply