semanarioangolense – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluruskan isu terkait wacana aturan balik nama HP yang ramai diperbincangkan publik. Informasi tersebut muncul setelah forum diskusi di STEI ITB membahas perlindungan konsumen digital melalui pemblokiran IMEI ponsel hilang atau dicuri.
Dalam forum itu, Adis Alifiawan, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Komdigi, menyinggung kemungkinan proses balik nama kepemilikan ponsel. Ia membandingkan hal itu dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor yang memiliki dokumen kepemilikan resmi. Adis menyebut kepemilikan ponsel bekas sebaiknya juga jelas, sehingga konsumen terlindungi dari risiko penipuan atau barang curian.
Namun, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni, segera memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut tidak sama dengan kewajiban balik nama kendaraan bermotor yang memiliki BPKB. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya aturan berlebihan dalam kepemilikan HP. “Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor,” ujarnya.
Komdigi menekankan bahwa diskusi ini masih sebatas kajian akademik untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen. Fokusnya adalah pemblokiran IMEI ponsel hilang atau dicuri agar lebih efektif, bukan menambah beban administrasi bagi masyarakat.
Ke depan, Komdigi akan melibatkan akademisi, pelaku industri, dan konsumen dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas. Dengan pendekatan itu, diharapkan sistem IMEI di Indonesia dapat berjalan lebih tertib sekaligus melindungi pengguna dari potensi kerugian.
Baca Juga: “MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Raih Pole, Marquez ke-9“
Komdigi Tegaskan Balik Nama HP Masih Wacana dan Fokus pada Perlindungan IMEI
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menegaskan bahwa wacana balik nama HP belum menjadi aturan resmi. Isu ini mencuat setelah diskusi publik di STEI ITB membahas perlindungan konsumen melalui pemblokiran IMEI ponsel hilang atau dicuri.
Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan menambah beban administrasi. Sistem IMEI justru memberi perlindungan lebih bagi masyarakat. “Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan,” jelasnya.
Selain itu, pemblokiran IMEI juga berfungsi menekan peredaran ponsel ilegal. Kebijakan ini mendorong konsumen hanya membeli perangkat bergaransi resmi, sehingga hak konsumen lebih terjamin. Menurut Wayan, sistem tersebut sekaligus membantu mencegah penyalahgunaan identitas dari perangkat yang berpindah tangan secara ilegal.
Wayan menambahkan, wacana balik nama HP belum final. Prosesnya masih dalam tahap pengumpulan masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi. “Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan sebelum ada keputusan lebih lanjut,” katanya.
Komdigi menegaskan, kebijakan blokir IMEI bersifat sukarela dan tidak dimaksudkan menyerupai aturan balik nama kendaraan bermotor. Fokus utama pemerintah adalah memperkuat perlindungan digital konsumen tanpa menambah aturan birokratis.
Ke depan, Komdigi berencana melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar kebijakan IMEI di Indonesia semakin transparan, efektif, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: “Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Industri Tembakau Stabil“
Leave a Reply